Politik Hukum Kelautan & Perikanan

Rp 30.000

Stok terbatas! Tersedia >50
Dilihat
7
Transaksi Berhasil
0%(0 Produk)
Wishlist
0

Informasi Produk

Politik Hukum Kelautan & Perikanan

  • Berat
    500 gram
  • Kondisi
    NEW
  • Pemesanan Min.
    1 Buah
  • Kategori
    1. Home
    2. Buku
    3. Buku Hukum
    4. Buku Politik & Hukum
  • Etalase

Deskripsi Produk

Politik Hukum Kelautan & Perikanan

Mohon konfirmasi sebelum pemesanan untuk pengecekan stok barang
Please confirm before buying for supply update

Sejarah mencatat, sebelum Indonesia berdiri, beberapa kerajaan maritim di
Nusantara mengalami kejayaan karena kemampuannya dalam membangun kekuatan armada
laut. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, misalnya, adalah contoh kerajaan maritim
besar yang mampu memanfaatkan geostrategis dan geopolitik laut Nusantara yang
dilalui arus pelayaran niaga internasional. Bahkan, dalam sejarah kebudayaan
telah tercatat bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi center of
excellence di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia
Tenggara.

Namun ironisnya, masa keemasan bangsa bahari yang pernah dicapai Sriwijaya dan
Majapahit itu tidak terjadi pada negara Indonesia sekarang ini. Padahal, dengan
segala keterbatasan di masa lalu, mestinya Indonesia bisa lebih maju dan
mengoptimalkan peran lautnya sebagai kekuatan bangsa. Yang terjadi kini adalah
sebaliknya, Indonesia dihadapkan pada setumpuk permasalahan di wilayah laut,
seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, masih maraknya illegal fishing,
illegal mining, dan berbagai tindakan ilegal lainnya, termasuk traficking dan
penyelundupan senjata. Lebih parahnya lagi, ketidakmampuan Indonesia dalam
mengelola lautnya menyebabkan masyarakat pesisir umumnya dan masyarakat nelayan
khususnya menjadi komunitas termiskin di seluruh Nusantara.

Seiring dengan perubahan pemerintahan, akhirnya di era K.H. Abdurahman Wahid
dibentuk suatu lembaga yang menjadi lokomotif untuk pembangunan kelautan dan
perikanan yang waktu itu bernama Departemen Eksplorasi Laut dan sekarang bernama
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Namun demikian, meskipun sudah ada DKP,
permasalahan kelautan dan perikanan tidak kunjung berakhir.
Lainnya di toko ini
Logo Meriah Book Store
Meriah Book Store
locationKab. Bandung ยท 30 Nov 2019
badge
Dibeli bersamaan
Terakhir Diperbaharui: 27-08-2019, 20:54 WIB